Laporan Keuangan 31 Maret 2008 SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

Grafik Realisasi dan Alokasi Anggaran DPA-SKPD Dishub Kab. MTAB

Penjelasan Grafik dapat anda baca setelah yang berikut ini…

Laporan Keuangan Triwulan 1 pada Semester I  Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Aparatur Pemerintah Daerah dan dilakukan sesuai ketentuan.

Laporan Keungan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pentingnya Laporan Keuangan yang disusun sebagai dasar pertanggungjawaban program dan kegiatan secara akuntabel.  Penyusunan laporan keuangan baik triwulan, semesteran dan akhir tahun 2008 memuat pencapaian kondisi non fisik (keuangan) sesuai dengan aktualisasi penerimaan dan pengeluaran yang tertata sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atas Perubahan Nomor 59 Tahun 2007 dan penerapan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005 yang baku, meliputi :

-        Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini realisasi Pendapatan Daerah SKPD tidak ditetapkan dalam APBD TA 2008. Sementara itu, realisasi belanja SKPD untuk Semester I sebesar Rp. 162.502.757,- atau 1,33 persen dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2008.

-        Neraca Kas SKPD menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD per 31 Maret 2008. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar              Rp. 186.190.223,- dan Kewajiban sebesar Rp. 23.687.466,-; sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) SKPD per 31 Maret 2008 adalah sebesar minus Rp. 162.502.757,-;

-        Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, & APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas;

-        Laporan Arus Kas (oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah)

Diharapkan melalui penyusunan laporan keuangan ini, sebagai peletak dasar dalam analisa faktor pengembangan SKPD dalam tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik ke depan, dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Instansi Dinas/Badan atau APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Adanya Saran dan Masukan guna perbaikan laporan ini dikemudian hari, kami mengucapkan  Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini.

Profesi Akuntan Publik dan Pelaporannya

Ditulis pada Maret 26, 2008 oleh Pakde sofa

Profesi Akuntan Publik dan Pelaporannya

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut auditor independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan, tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

Laporan Audit

Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, makna setiap kalimat yang tercantum dalam laporan audit baku dapat digunakan untuk mengenal secara umum profesi akuntan publik.

Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Paragraf pengantar berisi objek yang diaudit oleh auditor dan penjelasan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan.

Kalimat pertama paragraf pengantar yang berbunyi “Kami telah mengaudit neraca PT X tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 serta laporan laba-rugi, laporan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang terakhir pada tanggal-tanggal tersebut” berisi tiga hal penting berikut ini; (1) Auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan keuangan tersebut, (2) Objek yang diaudit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi melainkan laporan keuangan kliennya, yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas.

Kalimat kedua dan ketiga, paragraf pengantar berbunyi “Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami”. Tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan terletak di tangan manajemen, bukan di tangan auditor.

Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut. Di samping itu, paragraf lingkup juga berisi suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Kalimat pertama dalam paragraf lingkup laporan audit baku berbunyi, “Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia”. Dalam kalimat ini auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan bukan sembarang audit, melainkan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditor, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Di samping itu, kalimat kedua dalam paragraf lingkup tersebut menyampaikan pesan bahwa:

1. dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas -dasar perneriksaan terhadap seluruh bukti;

2. pemahaman yang memadai atas pengendalian intern merupakan dasar untuk menentukan jenis dan lingkup pengujian yang dilakukan dalam audit;

3. lingkup pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya;

4. dalam auditnya, auditor tidak hanya melakukan pengujian terbatas pada catatan akuntansi klien, namun juga menempuh prosedur audit lainnya yang dipandang perlu oleh auditor.

Paragraf pendapat digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan auditan, berdasarkan kriteria prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam tahun yang diaudit dibanding dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam tahun sebelumnya. Ada empat kemungkinan pernyataan pendapat auditor, yaitu:

1. auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);

2. auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion;

3. auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion);

4. auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion).

Standar umum mengatur persyaratan pribadi auditor. Kelompok standar ini mengatur keahlian dan pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk melakukan auditing, sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan perikatannya, dan keharusan auditor menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

Tipe Audit dan Auditor

Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan kepatuhan entitas yang diaudit terhadap kondisi atau peraturan tertentu. Audit operasional merupakan review secara sistematik atas kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dengan tujuan untuk; (1) mengevaluasi kinerja, (2) mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, (3) membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta), yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, dan menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Etika Profesional Profesi Akuntan Publik

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun 1981, 1986,1994, dan terakhir tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultansi. Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik untuk mengatur perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik.

Kode Etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini. (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, dan (4) Tanya dan Jawab. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari berikut ini.
100 Independensi, Integritas dan Objektivitas
200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
300 Tanggung Jawab kepada Klien
400 Tanggung Jawab kepada, Rekan Seprofesi
500 Tanggung Jawab dan Praktik Lain

Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi Indonesia

By Rusman R. Manik on Sep 2, 2008 in Featured, Kelembagaan

Disarikan dari Laporan Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi. (SK. Deputi Bidang Polhankam Bappenas No. 001/D-2/03/2004)

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good Governance). Selama hampir 63 tahun kemerdekaan Indonesia, birokrasi telah berperan besar dalam perjalanan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya telah ditopang oleh birokrasi.

Birokrasi yang handal dan mampu bekerja dengan baik, merupakan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Harapan tersebut, merupakan salah satu tuntunan gerakan reformasi birokrasi tahun 1998, agar birokrasi menjadi tempat layanan masyarakat yang cepat, murah, tidak diskriminatif dan transparan.

Hingga saat ini, potret birokrasi masih belum baik. Citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik; berperilaku korup, kolutif, dan nepotis (KKN); memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan; masih rendahnya profesionalisme; dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik.

Bahkan banyak pihak menilai bahwa kondisi birokrasi pemerintah telah menjadi semakin mengkuatirkan. Pada 3 tahun terakhir ini, perbaikan birokrasi belum juga menunjukkan gejala perbaikan-perbaikan yang positif. Bahkan sebaliknya, kelembagaan birokrasi semakin transparan dalam melakukan korupsi dan akuntabilitas publik menjadi pertanyaan besar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Aparatur Negara dalam tahun anggaran 2004 melakukan suatu kajian mengenai “Rencana Tindak Reformasi Birokrasi” yang diharapkan menjadi salah satu landasan berpikir terhadap upaya penyusunan “Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi” yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Ada 5 (lima) isu strategis yang ditawarkan sebagai fokus rencana tindak Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Pemerintahan Yang Bersih
2. Aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance
3. Kompetensi SDM Aparatur
4. Pelayanan Publik
5. Desentralisasi Kewenangan

Pemerintahan Yang Bersih

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan akan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan; serta didukung oleh sistem yang mantap dan dapat menemukenali akar permasalahannya.

Langkah ini sangat penting artinya dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan secara mantap. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja di masa lalu antara lain disebabkan belum dilakukannya “pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja secara terkoordinasi, sistemik, terus menerus, dan menyentuh akar permasalahnya”. Dalam penegakan hukum, kompetensi dan integritas aparatur belum secara optimal mendukung, demikian pula sistem kerja internal lembaga.

Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum perlu adanya usaha perbaikan terhadap sistem kerja internal dan hubungan tata kerja antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan. Selain itu, upaya ini dapat berhasil jika dikuti oleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, serta perilaku dan sikap aparat penegak hukum yang mumpuni, untuk dapat merespon berbagai permasalahan yang dihapi secara tepat dan efektif.

Kedua, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan merupakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kaitannya dengan hal ini maka perlu adanya tindakan yang nyata dalam melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substasi peraturan perundang-undangan tersebut, terutama yang memungkinkan terjadinya multi interprestasi (ambiguitas). Selanjutnya perbaikan atas peraturan yang ada memerlukan suatu dukungan sistem pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, sehingga peraturan yang ada dapat terdistribusi dan terlembagakan.

Ketiga, untuk menghindari adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal perlu adanya tindakan perbaikan aparatur pengawasan internal, meliputi : hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntasi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan; serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahtraan para penegak hukum.

Keempat, standar pengelolaan pelayanan publik belum jelas dan pelaksanaannya tidak trasparan. Dalam hubungan itu, adanya standar opersional pelayanan (SOP) sangat penting untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Untuk itu diperlukan tindakan konkrit yang mempertegas institusi yang bertanggungjawab untuk (a) menyusun norma, standar, dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b) memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview, menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait; dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja (lembaga independen). Semua itu dapat dilakukan dengan baik jika diikuti upaya peningkatan kompetensi SDM dan penerapan reward and punishment yang konsisten dan berkelanjutan.

Kelima, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat terutama dengan meng-hidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat dalam penyenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education.

Aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance

Untuk mewujudkan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi lemahnya pemahaman dan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip GG perlu upaya menginternalisasikan nilai dan prinsip-prinsip GG dalam manajemen setiap lembaga, diawali dengan pembakuan konsep (termasuk indikator operasional GG), modul dan proses pembelajaran, mekanisme penerapannya pada setiap lembaga, dan pelaksanaan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan GG.

Kedua, lemahnya komitmen ketiga pilar GG (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sangat mempengaruhi kualitas implementasi dan aktualisasi prinsip-prinsip GG dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi permasalahan ini, tindakan yang perlu dilakukan adalah memberdayakan lembaga yang mengaplikasikan prinsip-prinsip GG, mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip GG dalam manejeman pemerintahan di pusat dan daerah disertai kegiatan sosialisasi dan diseminasi prinsip-prinsip GG kepada seluruh stakeholders. Dalam hubungan ini, upaya membangun konsensus dalam dan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pilar GG menjadi amat urgen.

Ketiga, belum adanya dukungan sistem informasi yang memadai dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip GG. Sistem informasi dalam era globalisasi dan keterbukaan saat ini sangatlah penting bagi penyelengaraan pemerintahan untuk dikenali, dimengerti, dipahami dan dimiliki kemahiran dalam pemanfaatannya.

Berkaitan dengan hal ini maka pemerintah perlu melakukan terobosan untuk membangun sistem informasi pada setiap lembaga secara terintergrasi, membangun pola kemitraan dengan pihak swasta dibidang informasi, menyusun SOP pada setiap lembaga dalam pemanfaatan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GG.

Dalam konteks ini pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya informasi dapat dilakukan melalui out sourcing dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta yang kompeten. Upaya-upaya ini amat membutuhkan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi aparatur khususnya di bidang TI, sekaligus disertai perubahan sistem insentif dalam pengembangan TI.

Kompetensi SDM Aparatur

Dalam rangka peningkatan Kompetensi SDM Aparatur, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, sistem rekruitmen dan pembinaan karir yang tidak jelas akan membuka kran praktek KKN dalam penerimaan pegawai, mengakibatkan pegawai yang diterima tidak cukup memenuhi persyaratan kompetensi yang diharapkan, dan menimbulkan kerancuan dalam pembinaan selanjutnya.

Oleh karena itu ke depan agar kita memperoleh SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi yang diharapkan, harus menetapkan standar kualifikasi dan mekanisme penerimaan dan pembinaan pegawai yang komprehensif, jelas dan mantap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya secara rasional, sistemik dan lugas.

Kedua, ketidak sesuaian antara kemampuan/ketrampilan SDM dengan tugas yang diemban sangat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah perlu meninjau kembali persyaratan setiap pekerjaan dan jabatan negeri, menetapkan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri, menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan, membuat persyaratan dan mekanisme pengangkatan dalam jabatan secara transparan dan akuntabel, menyusun sistem relokasi pegawai ke instansi dan tempat lain secara jelas dan dilakukan secara kosisten.

Ketiga, disiplin SDM aparatur yang masih rendah merupakan cerminan masih buruknya birokrasi pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya perubahan perilaku yang mendasar, melalui revitalisasi pembinaan kepegawaian dan proses pembelajaran yang membangun komitmen dan kompetensi yang kuat dalam mengemban tugas sebagai Pegawai Republik, disertai pengembangan sistem rewards and punishment yang tepat dan efektif agar terbangun semangat, kemampuan, dan kemauan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara sebaik-baiknya.

Keempat, menajemen SDM yang belum mantap mulai dari rekruitmen sampai dengan pesiun merupakan salah satu indikator bahwa kualitas dan kompetensi aparatur masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perencanaan yang mantap dalam mengelolah pegawai secara rasional dan layak, pola seleksi yang belum kompetitif, terbuka dan memenuhi prinsip keadilan dan belum adanya konsistensi terhadap perencanaan dan sistem penghargaan dan sangsi terhadap para aparatur yang berprestasi dan yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran terhadap aturan kepegawaian.

Kelima, uraian tugas dan kewenangan yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian di kalangan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya penetapan batas kewenangan antar jenjang jabatan dan antar jabatan tertentu, menyusun job description dan kewenangan setiap jabatan secara jelas, melakukan pembimbingan teknis dan manajerial secara bertahap dan berkelanjutan.

Keenam, penerapan sistem reward and punishment yang tidak jelas akan menyebabkan rendahnya kualitas kinerja aparatur dan menggambarkan rendahnya kompetensi SDM. Untuk mendorong penerapan sistem reward and punishment perlu upaya peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem reward and punishment, menata kembali sistem diklat, menyusun atau menyumpurnakan sistem reward and punishment, menyusun kriteria mengenai sistem merit and sistem karir, menetapkan standar akreditasi sistem Diklat jabatan dan diikuti kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan melalui berbagai Diklat dan seminar.

Ketujuh, penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih lemah akan mempengaruhi kewibawaan dan ketaatan aparat terhadap hukum dan perundang-undangan yang menjadi aturan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjwabnya.

Oleh karena itu perlu adanya upaya pemrosesan sacara hukum terhadap penyalagunaan kewenangan, penyusunan kembali tentang etika birokrasi dan budaya kerja secara jelas, menciptakan suatu mekanisme yang efektif dalam mengaplikasikan hukum dan perundang-undangan, dan menciptakan SDM yang memiliki komitmen terhadap tujuan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945.

Kedelapan, lemahnya infrastruktur pendukung pelaksanaan birokrasi juga akan berpengaruhi terhadap kelancaran dan kualitas kinerja aparatur. Sehingga kedepan perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung, menyusun SOP dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pendukung dan meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM aparatur.

Pelayanan Publik

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi tumpang tindihnya fungsi dan peran kelembagaan perlu dilakukan reformulasi kelembagaan yang ada dengan pembenahan struktur penjabaran tugas dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih, peninjauan kembali peraturan perundang-undangan mengenai memberikan pelayanan publik yang tumpang tindih, menata kembali sistem dan prosedur pelayanan publik, dan menempatkan orang yang tepat pada jabatan/pekerjaan yang tepat, meningkatkan komitmen dan kompetensi pelayanan.

Kedua, untuk mencegah berulangnya pemerintahan yang sentralistik, disamping memerlukaan penataan struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah, juga sistem hubungan yang menunjukan kesetaraan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah dalam mengelola tugas pelayanan, mempercepat sosialisasi dan internalisasi budaya otonomi dalam rangka implementasi UU OTDA yang baru secara tuntas, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang lebih merata dalam pelayanan.

Ketiga, lemahnya aplikasi e-Government diatasi dengan membangun tata kelola pelayanan berbasis e-Government, mempercepat penyusunan peraturan perudang-undangan yang bertalian dengan e-Government, dan menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi e-Government.

Keempat, masih menguatnya sikap dan perilaku dilayani bukan melayani merupakan penyakit birokrasi yang akut. Hal ini dapat diubah dengan melakukan dan membangun pola pikir aparatur yang berorientasi pada pelayanan, membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengurangi peran lembaga pemerintah untuk hal-hal yang sudah dapat dilakukan masyarakat, membangun organisasi pemerintah berdasarkan pada kepercayaan, dan mengembangkan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kelima, peningkatan kejelasan standar pelayanan yang meliputi tingkat biaya, prosedur pelayanan, dan jangka waktu pelayanan. Hal ini perlu ditangani dengan jalan mendorong terciptanya lembaga pelayanan publik yang standar dan terukur, dengan membangun sistem standarisasi pelayanan publik mulai dari input, proses dan output dalam pelayanan, kemudian dituangkan dalam SOP yang transparan sebagai pedoman bagi setiap lembaga pelayanan, dalam upaya mendorong dan prosedur yang lebih baik dalam pelayanan, dan meningkatkan kepedulian aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keenam, sistem insentif yang lemah perlu diperbaiki dengan lebih menekankan keseimbangan “kualifikasi, kinerja, dan penghargaan”, merubah peraturan perundang-undangan tentang sistem remunerasi yang menjamin terpemenuhinya standar hidup layak dan kesejahtraan PNS, serta berorientasi pada “kelayakan kualifikasi dan kinerja pegawai dengan penghasilan yang diterima”.

Ketujuh, penghargaan dan sanksi belum memadai. Hal ini perlu diperbaiki dengan membangun sistem penilaian kinerja dan pengawasan yang berorientasi pada pemberian penghargaan dan sanksi pada individu pada setiap institusi pemerintah, dan didukung dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang pemberian penghargaan dan sanksi yang tepat.

Desentralisasi Kewenangan

Pada aspek desentralisasi kewenangan, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, rendahnya kapasitas aparatur daerah dapat diatasi dengan memperkuat lembaga yang ada sesuai dengan peraturan tentang hak dan kewajiban daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah, meningkatkan kompetensi SDM melalui outsourcing bagi supporting office, perbaikan sistem remunerasi, perbaikan sistem rekrutmen dan sistem karier, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Kedua, lambannya penyesuaian kelembagaan pusat (resistensi) dapat dilakukan dengan restrukturisasi kelembagaan di pusat, relokasi SDM pusat yang berlebih ke daerah yang memerlukan, termasuk pensiun dini, mutasi, dan rotasi.

Ketiga, belum tuntasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar daerah harus ditangani secara serius dimasa yang akan datang dengan meningkatkan kapasitas daerah, optimasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan memantapkan koordinasi Pusat–Daerah.

Keempat, tiadanya keserasian dan keterpaduan regulasi/kebijakan antar pusat dan daerah (perda bermasalah); serta kebijakan pusat (sektor) yang tidak sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Hal ini perlu diatasi dengan peningkatan koordinasi Pusat–Daerah, mereview berbagai peraturan terkait di tingkat pusat, menyusun program legislasi daerah, penetapan SOP penyusunan regulasi daerah dan pusat, dan peningkatan kemampuan SDM dalam policy making dan legal drafting.

Kelima, perlu didasarkan pada SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai guiding principle dalam pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah, oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang SANKRI sebagai landasan untuk membangun komitmen dan kompetensi dasar dalam bernegara. Dalam konteks ini kesadaran untuk mensejahterakan masyarakat lokal harus dimaknai dalam konteks meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai NKRI serta peningkatan jaringan yang saling memberdayakan (enabling networking).

cermin wanita solehah

WANITA

Seorang wanita telah dilengkapi oleh Tuhan dengan keindahan jiwa dan raga adalah suatu kebenaran, yang sekaligus nyata dan maya, yang hanya bisa kita fahami dengan cinta kasih, dan hanya bisa kita sentuh dengan kebajikan.

ATAS NAMA CINTA
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana… seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu… Aku ingin mencintaimu dengan sederhana… seperti isyarat yang tak sempat dikirimkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

LAFAZ CINTA
Jangan menangis, suamiku… Janganlah menangis dan berbahagialah, kerana kita diikat bersama dalam cinta. Hanya dengan cinta yang indah… kita dapat bertahan terhadap derita kemiskinan, pahitnya kesedihan, dan duka perpisahan.

jika kau kira cinta datang dari keakraban yang lama dan pendekatan yang tekun. Cinta adalah kesesuaian jiwa dan jika itu tak pernah ada, cinta tak akan pernah tercipta dalam hitungan tahun bahkan abad.

CINTA LELAKI
Setiap lelaki mencintai dua orang perempuan, yang pertama adalah imaginasinya dan yang kedua adalah yang belum dilahirkan.

TAKDIR CINTA
Aku mencintaimu kekasihku, sebelum kita berdekatan, sejak pertama kulihat engkau.Aku tahu ini adalah takdir. Kita akan selalu bersama dan tidak akan ada yang memisahkan kita.

Senyummu adalah bahagiaku   

Ceriamu adalah dambaku   

Gelisahmu adalah kebimbanganku   

Air matamu adalah kesedihanku   

Kau pelipur lara dukaku   

Kau pengiring suka citaku   

Bersama kita dalam hari-hari keberkahan   

Ikatan ini berawal dari hati atas nama cinta   

Jalinan ini bermula dari rasa atas nama sayang   

Pertautan ini berasal dari angan atas nama rindu   

Sungguh ini adalah cinta, sayang, dan rindu..   

Cinta, sayang, dan rindu atas nama pengabdian kepada Rabbul Izzati   

Malam ini bintang bersinar cinta, bulan tersenyum sayang, angin mendesir rindu   

Wahai bintang, bulan dan angin   

Sampaikanlah salam cinta, sayang, dan rinduku kepadanya   

“Sungguh Aku Sangat mencintaimu karena Allah”  SYAIR RENUNGAN UNTUK SUAMI

Pernikahan/perkawinan,
menyingkap tabir rahasia
Istri yg kamu nikahi
tidaklah semulia Khadijah,
tidaklah setaqwa Aisyah,
pun tidak setabah Fatimah.
Justru istri hanyalah wanita akhir zaman,
yang punya cita2,
menjadi solehah…

Pernikahan/perkawinan,
mengajar kita kewajiban bersama.
Istri menjadi tanah, kamu langit penaungnya.
Istri ladang tanaman, kamu pemagarnya.
Istri kiasan ternakan, kamu gembalanya.
Istri adalah murid, kamu mursyidnya.
Istri bagaikan anak kecil, kamu tempat bermanjanya.

Saat istri menjadi madu, kamu teguklah sepuasnya.
Seketika istri menjadi racun, kamulah penawar bissanya.
Seandainya istri tulang yang bengkok, berhatilah meluruskannya.

Pernikahan/perkawinan
menginsyafkan kita perlunya iman&taqwa.
Untuk meniti sabar&rido Allah SWT,
karena memiliki istri yang tak sehebat manapun,
justru kamu akan tersentak dari alpa,
kamu bukanlah Rasulullah,
pun bukanlah Sayyidina Ali Karamallahhuwajha,
cuma suami akhir zaman,
yang berusaha menjadi soleh…
AMIN

my soulmatemy baby

SYAIR RENUNGAN UNTUK SUAMI

Pernikahan/perkawinan,
menyingkap tabir rahasia
Istri yg kamu nikahi
tidaklah semulia Khadijah,
tidaklah setaqwa Aisyah,
pun tidak setabah Fatimah.
Justru istri hanyalah wanita akhir zaman,
yang punya cita2,
menjadi solehah…

Pernikahan/perkawinan,
mengajar kita kewajiban bersama.
Istri menjadi tanah, kamu langit penaungnya.
Istri ladang tanaman, kamu pemagarnya.
Istri kiasan ternakan, kamu gembalanya.
Istri adalah murid, kamu mursyidnya.
Istri bagaikan anak kecil, kamu tempat bermanjanya.

Saat istri menjadi madu, kamu teguklah sepuasnya.
Seketika istri menjadi racun, kamulah penawar bissanya.
Seandainya istri tulang yang bengkok, berhatilah meluruskannya.

Pernikahan/perkawinan
menginsyafkan kita perlunya iman&taqwa.
Untuk meniti sabar&rido Allah SWT,
karena memiliki istri yang tak sehebat manapun,
justru kamu akan tersentak dari alpa,
kamu bukanlah Rasulullah,
pun bukanlah Sayyidina Ali Karamallahhuwajha,
cuma suami akhir zaman,
yang berusaha menjadi soleh…
AMIN

SYAIR RENUNGAN UNTUK ISTRI

Pernikahan/perkawinan,
menyingkap tabir rahasia
Suami yg kamu nikahi
tidaklah semulia Muhammad SAW,
tidaklah setaqwa Ibrahim,
pun tidak setabah Ayyub,
ataupun segagah Musa,
apalagi setampan Yusuf.
Justru suamimu hanyalah pria akhir zaman,
yang punya cita2,
membangun keturunan yang soleh…

Pernikahan/perkawinan,
mengajar kita kewajiban bersama.
Suami menjadi pelindung, kamu penghuninya.
Suami adalah nahkoda kapal, kamu navigatornya.
Suami bagaikan balita yang nakal, kamu adalah penuntun kenakalannya.

Saat suami menjadi raja, akmu nikmati anggur singgasananya.
Ketika suami menjadi bissa, kamu penawar obatnya.
Seandainya suami masinis yang lancang, sabarlah memperingatkannya.

Pernikahan/perkawinan
mengajarkan kita perlunya iman&taqwa
Untuk belajar meniti sabar&rido Allah SWT,
karena memiliki suami yang tak segagah manapun,
justru kamu akan tersentak dari alpa,
kamu bukanlah Khadijah,
yang begitu sempurna di dalam menjaga,
pun bukanlah Hajar, yang begitu setia dalam sengasara,
cuma istri akhir zaman,
yang berusaha menjadi solehah…
AMIN

Senyummu adalah bahagiaku

Ceriamu adalah dambaku

Gelisahmu adalah kebimbanganku

Air matamu adalah kesedihanku

Kau pelipur lara dukaku

Kau pengiring suka citaku

Bersama kita dalam hari-hari keberkahan

Ikatan ini berawal dari hati atas nama cinta

Jalinan ini bermula dari rasa atas nama sayang

Pertautan ini berasal dari angan atas nama rindu

Sungguh ini adalah cinta, sayang, dan rindu..

Cinta, sayang, dan rindu atas nama pengabdian kepada Rabbul Izzati

Malam ini bintang bersinar cinta, bulan tersenyum sayang, angin mendesir rindu

Wahai bintang, bulan dan angin

Sampaikanlah salam cinta, sayang, dan rinduku kepadanya

“Sungguh Aku Sangat mencintaimu karena Allah”